ABSTRAK Tulisan ini bermaksud untuk mengulas dan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusai HAM pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dengan tujuan memberikan wawasan kepada warga negara bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dilindungi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode dalam tulisan ini menggunakan Library Research penelitian kepustakaan, mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai wawasan pada warga negara dalam memahami masalah Hak Asasi manusia. Kata kunci Hak Asasi Manusia HAM, Penengakan Hukum, Perlindungan Hukum ABSTRACT This paper intends to review and explain the protection and law enforcement for violations of Human Rights HAM. This is with the aim of providing insight to citizens that every citizen has the right to be protected for violations of human rights. The method in this paper uses Library Research library research, studying literature and other scientific works related to the problems studied in order to obtain theoretical and legal foundations related to the discussion or problems studied. This paper can be used as an insight to citizens in understanding human rights issues. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 1 Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 Adiya Pepriyana1, Nur Sahadatul Alawiyah2 adyapepriyana nsdtlalawiyahalaa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau ABSTRAK Tulisan ini bermaksud untuk mengulas dan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusai HAM pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dengan tujuan memberikan wawasan kepada warga negara bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dilindungi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode dalam tulisan ini menggunakan Library Research penelitian kepustakaan, mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai wawasan pada warga negara dalam memahami masalah Hak Asasi manusia. Kata kunci Hak Asasi Manusia HAM, Penengakan Hukum, Perlindungan Hukum ABSTRACT This paper intends to review and explain the protection and law enforcement for violations of Human Rights HAM. This is with the aim of providing insight to citizens that every citizen has the right to be protected for violations of human rights. The method in this paper uses Library Research library research, studying literature and other scientific works related to the problems studied in order to obtain theoretical and legal foundations related to the discussion or problems studied. This paper can be used as an insight to citizens in understanding human rights issues. Keywords Human Rights HAM, Law Enforcement, legal protection 2 PENDAHULUAN Hak Asasi Manusia adalah sebuah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir kedunia. Di Indonesia banyak sekali permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia HAM. Pada dasarnya konsep HAM ini tidak hanya ada di Indonesia saja namun di seluruh dunia ini karena Hak Asasi Manusia ini sudah ditegaskan oleh Konverensi PBB yang pelaksanaannya bersifat mendatar dan mutlak. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi non derogable rights. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Hak Asasi Manusia HAM juga bersifat Universal yang artinya tidak ada perbedaan pada setiap manusia, ingin perbedaan berdasarkan ras, bangsa, suku, kelamin, ataupun agama semua sama. Di Indonesia sendiri sudah menetapkan mengenai Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan nya pada 17 Agustus 1945. Indonesia mengatur peraturan perlindungan HAM didalam pembukaan UUD 1945 yang banyak memuat tentang hukum, perlindungan, pengakuan untuk menjujung tinggi harkat martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Kedua Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 MPR 3 Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian salah satu bagian hukum yang berlaku diindonesia adalah hukum pidana, dimana hukum ini mengatur keseluruhan hukum yang berlaku diindonesia yang merupakan ketentuan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan yang dilarang. Hukum pidana juga mengatur tentang perlindungan dengan aspek kemanusiaan. Hukum pidana menempatkan HAM sebagai kepentingan hukum penting sekali untuk dilindungi. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebuah permasalahan bagaimanakah perlindungan dan penegakan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945? METODELOGI PENELITIAN Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencari data-data yang berhubungan dengan analisis penelitian sehingga mampu mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research penelitian kepustakaan, mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti. PEMBAHASAN Hak asasi adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak lahir, yang sangat berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang atau 4 sesuatu, istilah dari hak asasi ini menunjukan bahwa sebuah kekuasaan yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental, kemudian Hak Asasi Manusia HAM adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Ciri pokok Hak Asasi Manusia yaitu hak asasi yang tidak diberikan atau diwariskan melainkat melekat pada martabat manusia, hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang gender, asal-usul, ras, agama, etnik ataupun politik dan ciri pokok yang terakhir adalah hak asasi tidak boleh dilanggar, tidak bisa dibatasi atau melanggar hak orang lain. Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia, ada beberapa sifat yang dasar Hak Asasi Manusia yaitu ; 1 individual Hak Asasi Manusia melekat erat pada manusia; 2 universal Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku, ras, agama, negara dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang; 3 supralegal Hak Asasi Manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau ndang-undang yang mengatur hak-hak ini; 4 kodrati Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia; 5 kesamaan derajat kesamaan sebagai ciptaan tuhan maka harkat dan martabat manusia pun sama. Perlindungan dan Penegak Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang peraturan perlindungan dan penegak hukum atas tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM yang sifatnya universal. Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan yang berkaitan erat dengan stabilitas negara Indonesia. dalam pembukaan UUD 1945 mengandung dekarasi yang menjujung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Batang tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan tidak terkecuali. Dan penerapan perlindungan dan penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia 5 dimana Undang-Undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia. Setiap warga negara dijamin atas Hak Asasi Manusia HAM yang ditunjukan dalam penegasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan tentang kebebasan dasar manusia. Selain itu pula, hukum dalam penegakan tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan yang menjujung tinggi kemanusiaan yang dapat dilihat dalam pasal 7,8, dan 9 UU Tahun 1970. Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alenia yang pertama menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dari pernyataan ini merupakan pengakuan atas pelindungan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemedekaan dari segala bentuk penjajahan maupun penindasan. Kemudian juga terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia kedua yang menyatakan bahwa “mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur” dari pernyataan pada alenia ini merupakan pengakuan atas hak asasi dibidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas terjabar dalam batang tubuh, hak-hak yang diatur adalah 1. Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 yaitu mengatur hak atas kesamaan dalam hukum pemerintah, hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk membela dan mempertahankan negara. 2. Pasal 28 yaitu mengatur tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 3. Pasal 28 A sampai 28 J yaitu mengatur tentang hak asasi manusia dalam berbagai bidang. 4. Pasal 29 ayat 2 yaitu mengatur kemerdekaan dalam beragama dan beribadat. 5. Pasal 30 yaitu mengatur tentang hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara. 6 6. Pasal 31 yaitu mengatur tentang hak dalam pendidikan. 7. Pasal 32 yaitu mengatur tentang hak dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan. 8. Pasal 33 yaitu mengatur tentang hak dalam kehidupan dan sosial. 9. Pasal 34 yaitu mengatur tentang hak atas jaminan sosial terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selain itu, didalam Undang-undang Tahun 2000 juga mengatur tentang penegakan atau pengadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkedudukan didaerah kabupaten atau kota. Secara terperinci Undang-Undang ini berisikan tentang a. Pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran Hak Asasi yang berat. b. Pengadilan khusus untuk kasus yang berada dilingkungan peradilan umum. c. Berkedudukan yang berada didaerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. d. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Kemudian Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dilindungu oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hukum dan martabat manusia. 7 2. Kewajiban dasar adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak dan asasi manusia. 3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya. 4. Penyiksaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani. 5. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. 6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manussia atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini. 7. Komisi nasional hak asasi manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan negara lainnya berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan atau mediasi hak asasi manusia. Jadi, didalam negara Indonesia terdapat tata hukum yang mengatur segi keorganisasian negara bagian ini disebut konstitusi. Secara yuridis 8 konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara, termasuk tata hukum tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap manusia, karena kekerasan terhadap manusia adalah suatu tindakan yang paling mudah dan paling sering dilakukan oleh pihak yang lemah. Pada dasar kekerasan merupakan akar dari pelanggaran asasi manusia. Oleh karena itu, bentuk kekerasan terus terjadi dan berlarut-larut tanpa adanya kesadaran baik dari korban maupun pelaku untuk menanggulanginya. Semua bentuk kekerasan yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering sekali terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman, was-was kepada korbannya. Penanggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara Yuridis Salah satu cara mengurangi angka kekerasan adalah dengan mengurai akar kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak usia dini. Artinya pemahaman yang benar tentang bahaya setiap suatu tindakan kekerasan yang harus benar-benar ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pengetahuan Hak Asasi Manusia. Contoh Pemahaman yang dilakukan sejak dini bisa dilakukan di Sekolah Dasar anak-anak diberi pengenalan tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan memberikan pengetahuan tentang hak nya memperoleh rasa aman dan bebas dari segala macam kekerasan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harta dan martabat manusia, yang harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. 9 Kesimpulan Penerapan perlindungan dan penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dimana Undang-Undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang ditetapkanoleh Undang-Undang. Saran Meskipun masalah pelanggaran hak asasi manusia yang selalu saja mengundang suatu perdebatan, tetapi lepas dari kontroversi yang akan muncul dikemudian hari, proses terhadap peradilan Hak Asasi Manusia harus tetap berjalan secara objektif dan adil dan juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan hal ini pemerintah perlu membuat instrumen perundang-undangan yang dapat berlaku sesuai dengan pengadilan Hak Asasi Manusia. 10 DAFTAR PUSTAKA Besar. 2011. pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia . jurnal psikologi , 203. Jatmiko, G. 2006. Analisis terhadap penegak hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia HAM. jurnal hukum , 137-138. Lestari, D. 2007. Hak Asasi Manusia ditinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan . Jurnal Hukum dan Pembangunan , 500-501. Saraswati, R. 1996. Arti Konstitusi dalam Pembatasa Kekuasaan Pemerintah negara Indonesia. Jurnal Hukum , 3-4. Supriyanti, B. H. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia HAM menurut Hukum Positif di Indonesia . Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Permata Sosial , 167-168. Swardhana, G. M. 2009. Hak yang di Lindungi Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI. Jurnal Hukum , 1-15. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this LestariAbstrakThe author here does elaboration concerning human rights concourse inwide and launched many examples on violations since long time ago. Theexplanation concerning human rights in this article talking the trend in postworld war 7 that also was influenced into newly Indonesia state in from the contemporary and trend then many law and policy havebeen promulgated to giving assurance on human rights protection in mostcountries over the world. But then aroused inconsistency through humanrights enforcement and here the author introduce some principal problemson the many cases violation and specificly in what have happened overchildren and women until recent times. Here the author suggested to newparadigm to oversee children and women as victim of human rights violencein inclusive and comperehensive BesarThe term human right shows that the power or authority a person has the fundamental nature. Number of cases of human rights violations that occur because of lack of understanding of the intrinsic value of every person so easily violate the rights of others. This violation is influenced by some cause. The most influential factors are political, economic, social, cultural and security. This research is examining the existing literature to find out about the importance of knowing human rights in everyday life in society and among students and to know more deeply about its relationship with democracy. The research methodology is explanatory; data used is data skunde namely from books. Based on research results, it can be concluded that the human rights needs to be communicated and implemented within the life of the community and among students. By knowing the obligations of their human rights and the implementation of human rights will be better terhadap penegak hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia HAM. jurnal hukumG JatmikoJatmiko, G. 2006. Analisis terhadap penegak hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia HAM. jurnal hukum, Konstitusi dalam Pembatasa Kekuasaan Pemerintah negara IndonesiaR SaraswatiSaraswati, R. 1996. Arti Konstitusi dalam Pembatasa Kekuasaan Pemerintah negara Indonesia. Jurnal Hukum, Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia HAM menurut Hukum Positif di IndonesiaB H SupriyantiSupriyanti, B. H. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia HAM menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Permata Sosial, yang di Lindungi Undang-Undang Hak Asasi Manusia RIG M SwardhanaSwardhana, G. M. 2009. Hak yang di Lindungi Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI. Jurnal Hukum, 1-15.

Deskripsi Upaya penegakan HAM di Indonesia. Pembentukan komnas HAM (yang baru uu no 17 tahun 19980. Pembentukan RANHAM (rencana aksi nasional HAM) Penegakan HAM melalui ratifikasi. Penegakan ham melalui pencegahan. Penegakan ham melalui penindakan. Pembentukan komnas HAM. Pembentukan komnas HAM bertujuan untuk.

Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia DOI Abstract The issue of human rights today is not only a national problem as well as a global problem. The existence of human rights embodies various forms of influencing the existence of basic obligations, in which both constitute a unity that cannot be separated and run in parallel. Basically, the nature and nature of human rights are the same, but the implementation and enforcement of human rights in each country will never seem to be the same. Human rights enforcement in Indonesia is currently faced with a number of significant problems. One of them is the decline of Indonesia's state legal system and the decline of other systems that also influence such as political, economic and social systems. For example in the economic field, the condition of Indonesian society is generally in the poverty line, not a few of the people commit violations of human rights for economic reasons. In this case the settlement method offered in the issue of human rights enforcement in Indonesia is pursued through the reconstruction of the national legal system in Indonesia by restructuring law enforcement institutions. Thus, it is expected that the national legal system will be reorganized and will significantly influence the improvement of other systems including the enforcement of human tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM. Keywords Legal Instruments; Human Rights Enforcement Refbacks There are currently no refbacks.

Makalah ini membahas sejarah perkembangan HAM di Indonesia, perkembangan dari sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free SEJARAH PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Mata kuliah Konstitusi dan HAM Nama dosen Dr. zulkarnain ridlwan , ., Nama anggota - Hilmy Ahmad Fauzan 1812011294 - Zulfikar Mahmud 1812011295 - Rizkina Anggraeni 1812011296 - Syahrul Arfah 1812011297 - Galuh fitriana 1812011298 - Aldi setiawan 1812011299 1 Fakultas HukumUniversitas LampungBandar Lampung2019/2020KATA PENGANTARPuji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat danhidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang SEJARAHPENEGAKAN HAM DI INDONESIA ini dengan baik. Makalah ini menjelaskan secara jelas tentang HAM yang ada di Indonesia ini ,baik dari sejarah nya sebelum kemerdekaan hingga badan badan hukum tentangpenegakan HAM di Indonesia . Dalam penulisan makalah ini penulis tidak lepas dari bimbingan dosen pengampubapak Zulkarnain Ridlwan dan orang tua yang telah membantu dalam haldukungan dan pembiayaan, dan dari teman-teman prodi S1 hukum . Untuk itupenulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Maka dari itu, segalakritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis Lampung , september 2019 penulis 2 Daftar isiCover ...................................................................................................................IKata pengantar .....................................................................................................IIDaftar isi ..............................................................................................................IIIBAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... Latar belakang ........................................................................................... Rumusan masalah ...................................................................................... Tujuan ........................................................................................................2BAB 2 PEMBAHASAN .....................................................................................3 Pengertian HAM........................................................................................3 Periodisasi penegakan HAM ....................................................................5 orgaisasi pembela HAM dan sepak terjannya ..........................................8BAB 3 PENUTUP ...............................................................................................13 Kesimpulan ...............................................................................................13 saran ..........................................................................................................14Daftar pustaka 153 BAB Latar BelakangHAM adalah hal yang dimiliki setiap manusia dan tidak bisa dilepas karenaitu adalah bagian dari dirinya . Banyak para pakar yang mengartikan HAM yanglebih spesifik seperti pendapat dari Mahfud MD ang mengatakan ,” HAM sebagaihak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan haktersebut dibawa manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga tersebut bersifat menurut pakar yang lain seperti C. De . Rover yang mengatakan “HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhaktersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidakpernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi danhukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasaratau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yangmaha esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi olehnegara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifatuniversal dan abadi. Ciri ciri dari HAM sendiri ada beberapa poin , seperti a Tidak dapatdicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.bTidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.cHakiki,artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah adasejak lahir.dUniversal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orangtanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaanadalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. HAM sendiri diIndonesia melemah saat Indonesia pada masa penjajahan , karena Indonesiadijajah dalam waktu yang panjang , HAM pun kurang ditegakan . namun1 Ade arif rmansyah dkk . hukum tata negara . hlm 157 1 munculnya organisasi berbau HAM muncul dan sedikit demi sedikit berkembangdan mulai bermunculan . dimulai dari organisasi boedi utomo pada tahun 1908yang bergerak pada bidang pendidikan dan sosial budaya ini merupakan awaltombak dari penegakan HAM di Indonesia . dan setelah budi utomo didirikanmuncul organisasi organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan hak hak asasimanusia terutama di Indonesia . Rumusan Masalah1. Apa pengertian dari HAM itu sendiri ?2. Bagaimana periodisasi penegakan HAM di Indonesia ? 3. Apa saja organisasi pembela HAM dan bagaimana cara organisasi tersebutmembela HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan ? Tujuan1. Agar mengetahui pengertian dari HAM .2. Agar mengetahui periodisasi penegakan HAM di Indonesia .3. Agar mengetahui organisasi pembela HAM dan cara dalam pembelaanHAM di Indonesia sebelum kemerdekaan .2 BAB Pengertian HAM Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan olehthe founding fathers sebagai suatu negara hukum Rechtsstaat/The Rule of Law”.HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang akan melekat dalam tiap dirimanusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak ini juga akan berlaku seumurhidup dari manusia tersebut serta tidak bisa diganggu gugat oleh pengertian HAM lainnya menurut para ahli seperti Menurut John LockeHak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yangbersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidakdapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya Austin-RanneyHAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalamkonstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh muladi 3 HAM adalah hak yang melekat secara ilmiah pada diri manusia sejak manusialahir .dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimanusia utuh 2Di Indonesia sendiri HAM sudah dijaga dengan cara membuat undang-undang tentang HAM agar HAM terjaga di Indonesia . misalnya pada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “ , pasal 27 ayat 2 “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian “ , pasal 27 ayat 3 “ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara “ . adapun undang undang lainnya yang membahas tentang HAM seperti UUD 1945 pasal 28 A-J , UUD 1945 pasal 29 , UUD 1945 pasal 30 1 , UUD 1945 pasal 31 , UUD 1945 pasal 32 1 dan masih banyak lagi . Sandaran moral berperan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Negara Hukum Indonesia dalam bertindak. Adagium “quid leges sine moribus apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas” mewakili alasan mengapa sandaran moral hendak dikedepankan bagi hukum, apalagi jika hukum itu ingin senantiasa hidup dalam perubahan sosial. 3Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah membuktikan dalam penegakan HAMdi Indonesia . Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM misalnya -Peristiwa Pembunuhan MunirDelapan tahun silam, tepatnya pada 2004, Indonesia dikejutkan olehmeninggalnya seorang aktivis HAM, Munir Saib Thalib. Munir adalah salah satuseorang pembela hukum di Indonesia . beliau membantu kaum kaum tertindas ,bergabung dengan organisasi organisasi seperti divisi legal komite solidaritas dll ,2 Ibid , hlm 1563 Zulkarnain Ridlwan,”SANDARAN MORAL NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI”, Pidato Ilmiah,2019,Hlm membantu dalam penyusunan RUU. Kematianya menimbulkan kegaduhanpolitik yang menyeret Badan Intelijen Negara BIN dan instituti militer negeriini. Munir meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Tanjung PriokAbdul Qadir Djaelani adalah salah seorang ulama yang dituduh oleh aparatkeamanan sebagai salah seorang dalang peristiwa Tanjung Priok. Karenapengumuman undangan pengajian rebaja islammuslim, ia ditangkap dandimasukkan ke dalam penjara. Sebagai seorang ulama dan tokoh masyarakatTanjung Priok, sedikit banyak ia mengetahui kronologi peristiwa Tanjung Priok.8 september 1984 2 orang babinsa menyiram pengumuman tersebut dengan airgot, dan terjadilah adu bulut antara jamas mushala tersebut tengan kedua babinsatersebut arena merasa mushalanya di kotori 11 september 1984 Amir Biki sangpimpinan posko 66 memimta pembebasan ke 4 orang jamaah yang ditangkapkarena menurut Amir 4 orang ini tidal bersalah 12 September 1984 kerusuhan dikoramil terjadi, kronologinya Amir Biki dan jamaah lain mendatangi koramil dankoramil tersebut telah di jaga oleh pasukan ABRI yang berpakaian perang, oknumoknum ABRI menembakkan peluru tajam kearah gerombolan jamaah Periodisasi Penegakan HAM di Indonesia - 1908 – 1945 Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasipergerakan nasional seperti budi utomo 1908 , indische partij 1912, sarekatislam 1911 dll . Lahirnya berbagai organisasi tersebut tidak lepas dari sejarahpelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Bermulai dari Boedi Oetomomewakali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakankesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yangditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat dariperrjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan5 mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan mulai bermunculan organisasi organsisasi lainnya yang tidak hanya dibidangpendidikan saja namun seperti ekonomi , social budaya , politik dll yangsemuanya menjurus pada penegaka HAM . - 1945 – 1950 Setelah pergulatan dengan penjajah yang mengambil hak-hak kita, akhirnya kitadapat menikmati nama dan identitas satu bangsa dan dapat memperjuangkannyabersama. Pada periode ini pemikiran HAM berkutat dengan masalahkemerdekaan, dimana kemerdekaan berbicara dan mengemukakan pendapat danjuga membentuk partai politik telah mendapatkan legitimasi yang sah dari UUD1945. Kita menjadi penentu hak bangsa kita ini 1950 – 1959 Periode yang membanggakan dan terjadi kebebasan terjadi pada masa antaratahun 1950-1959 . Periode ini dianggap sebagai saat-saat pasang kemajuan atasHAM kita ini, ditandai dengan -semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinyamasing-masing-kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmatikebebasannya-Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalamsuasana kebebasan, fair dan demokratis-Parlemen atau Dewan perwakilan rakyat sebagai representasi darikedaulatan rakyat menunjukan kinerja dan kelasnya sebagai wakilwakilrakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan-Wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang - 1959-1966Setelah dekrit presiden yang dikeluarkan oleh soekarno pada 5 juli 1959,gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihatdari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden .dengan kata lain , tidak ada kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkanpikiran dengan tulisan . Dan pada masa inilah HAM dikekang . -1966 – 1998The second situation is the period after the outbreak of the G30S/PKI, thecommunist party of Indonesia, when the Paruk people who do not know anythingabout the outside world should be punished without trial by the State through thebutts and bayonets of the army. Srinthil and Paruk figures finally thrown in jail,although they really do not understand what mistakes they have made. Thesoldiers who arrested them were just executing orders, because in the instructionsthey held, their names were clearly listed. Against this incident, they are behavingequally that the courage of the times does lead them to the event, as the sign theyhave caught before, the steepness of4the kejadian G30S/PKI membuat indonesia berada padamasa darurat , karena ini berdapak pada HAM di Indonesia .HAM pada saat ituseperti tidak dilindungi karena pemikiran bahwa HAM berasal dari barat . seringkali diadakan kajian-kajian dan seminar-seminar mengenai HAM. Tetapi setelahselang beberapa waktu sikap pemerintah berubah dan menjadi defensive sertarepresif. Dan saat-saat itulah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, dan dosa-dosa itu tidak lah dapat di adili sampai sekarang. Pada awal 1990-an kemudiandibentuklah Komnas HAM, Selama 32 Tahun kekuasaan , telah disahkan 2instrumen internasional HAM , yakni konvensi. penghapusan segala bentuk4 Khristianto and Widya Nirmawalati,” How Banyumas people describe’ G30S/PKI in the novelRonggeng Dhukuh Paruk”,journal of Applied Studies in Language, Vol 2 Issue 1, 2018,Hlm 997 diskriminasi terhadap perempuan UU NO. 7 TAHUN 1984 , dan konvensi hakanak pada 1989 . 5 As Breuilly argues, nationalism in Indonesia was often used as a tool to conquerpolitical opponents 1993. In practice, nationalism is nothing but politics,insofaras it has been applied since the Sukarno era under the so-called oldorder,which practised a strain of nationalism more closely aligned withsocialismand communism. This political tool was then used by Soeharto tosuppressvarious social upheavals in the military, as it was considered the onlymeans of legitimizing the state’s monopoly of physical violence on behalf of theintegrity of the nation and the State. The intent was, in the name of nationalism,force different groups and movements to obey the law or otherwise be 1998 – sekarangJatuhnya rezim pemerintahan Orba memberikan dampak luar biasa, danmenjadikannya contoh agar tidak mengulangi hal itu lagi. Dan presiden BJHabibie dituntut untuk mengandemen UUD 1945 , penghapusan dwi fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM , otonomi daerah , kebebasan pers , semestinya . 7 politik hukum pada era BJ Habibiememeperlihatkan perkembangan penting dalam rangka penghormatan ,pemenuhan dan perlindungan HAM . dan pada era gus dur , megawati dan SBYmeneruskan politik hukum HAM yang telah diletaki oleh BJ Habibie . Organisasi Pembela HAM sebelum kemerdekaan -Budi utomo 5 Retno kusniati , “ sejarah perlindungan hak hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum “ , karya ilmiah , hlm 886 David Efendi and merdian alam, “Indonesia in the post-Soeharto era Identifying state ideological typology”, Regional journal of Southeast Asian Studies, Vol 3,issue1,2018,Hlm Winarto , paradigm baru pendidikan pancasila , Cet. 4 , hlm 41 8 Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemodan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. WahidinSudirohusodo. The national movement in Indonesia was initiated in 1908. “The national movement emerged at the start of the Boedi Oetomoorganization. This organization was founded by a group of STOVIA medicalstudents. A group of students studying at an institution. They were a group ofpeople coming from different regions with different backgrounds. Differences insocial background apparently did not dampen the good faith as students kept theideals to gather and realize the national dreams. Different background of theorganizational members eventually became the prove to the colonial governmentthat verily the Indonesian nation could actually unite, gather and convey theirnational aspirations through official forums. Through differences, it enables theIndonesian in strengthening the national unity Lay., 2006 169. Although havingconfronted with many arising problems, however, this organization could surviveand prove to all groups that Boedi Oetomo was one of the organizations whichprovided aspiration and helped to establish the people’s spirit of nationalism. Thegreat nation is a nation that are capable of defending themselves and proving tothe whole world on the greatness of the struggle to unite”8"Tujuan Boedi Oetomo adalah mengusahakan persatuan kaum bumiputrayang sedapat mungkin bersifat umum, sehingga akhirnya akan tercapaiterbentuknya suatu persatuan orang Jawa pada umumnya, dengan Boedi Oetomosebagai pelopor yang tugas utamanya adalah merancang cara-cara yang tepatuntuk mencapai terwujudnya suatu pendidikan yang serasi bagi negara dan rakyatHindia Belanda," tulis Soewarno. Karena budi utomo berfokus pada bidangpendidikan , dengan munculnya budi utomo diharapkan munculnya para paracendikiawan , dan tak lama munculnya budi utomo muncul organisasi lainnyayang membahas tentang HAM . -Sarekat islam 8 Winahyu Adha Yuniyati,Leo Agung S and Warto,” Boedi Oetomo the Multi Ethnic and Pioneering Organization to the Spirit of Nationalism”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,Vol 53,2018, Hlm 499 Pada dasarnya sarekat islam SI didirikan atas empat pokok pikiran yang menjaditujuan gerakannya. Pertama, memperbaiki nasib rakyat dalam bidang sosialekonomi. Kedua, mempersatukan pedagang batik agar dapat bersaing. Ketiga,hendak mempertinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia yang pada saat itusering disebut bumi putera. Keempat, memperkembangkan serta memajukanIslam melalui Pendidikan . SI adalah lanjutan dari Sarekat dagang islam SDIyang kemudian berkembang menjadi SI dan mengfokuskan tidak hanya padasector ekonomi , namun dalam sector lainnya seperti politik dan pendidikan -Indische partij IP didirikan pada 25 desember 1912 oleh 3 tokoh yaitu douwes dekker9awalnya organisasi Indische Partij ini didirikan karena terjadinya diskriminasidan rasisme antar keturunan Belanda asli dan orang Eropa campuran yang lahirdari hasil perkawinan Belanda dengan orang Indonesia. Meskipun begitu,sebenarnya 3 serangkai ingin Indische Partij dapat memfasilitasi para pribumijuga. Sayangnya orang-orang pribumi saat itu masih sangat sensitif dengangolongan Eropa karena menjadi bangsa penjajah yang menyebabkan penderitaankeluarga mereka selama ratusan sebuah organisasi yang tujuannyabukan sekedar untuk merekatkan hubungan kekeluargaan, Indische Partij merasabutuh pengakuan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda. Jika organisasi telahdisetujui secara legal oleh pemerintah, maka organisasi tersebut dapat beroperasidengan aman dan lancar karena keberadaannya telah dijamin oleh niat yang terang terangan para tokoh mengajukan ke pemerintah agardisahkannya indische partij , berulang ulang kali mereka megajukan tanpamenyerah namun tetap ditolak oleh pemerintah belanda. Mereka tetap mlakukanaksinya secara terang terangan demi kesejahteraan rakyat. Raden Mas SuwardiSuryaningrat menjadi tokoh pertama yang menyuarakan tindakan tidakberperikemanusiaan tersebut. Ia menulis di kolom De Express dengan judul Alsik een Nederlander was’ yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti9 M. habib mustopo . hermawan . agus suprijono , sejarah peminatan ilmu ilmu sosial 2 , Cet 1 , hlm 14810 Andaikan Aku Seorang Belanda.’ Tulisannya ini mengantarkan Ki HajarDewantara ke dalam jeruji besi karena dianggap menghina lagi, sahabat Ki Hajar, dr. Cipto Mangunkusmo langsung meneruskanpemikiran sahabatnya yang lebih dulu masuk sel tahanan. dr. Cipto menulisKracht of Vrees?’ dan dimuat di De Express tanggal 26 Juli 1913. Dia tidak lagimembicarakan topik yang sama persis dengan Ki Hajar. Namun, dr. Ciptomengungkit tentang rasa ketakutan, kekhawatiran serta kekuatan yang terusmemojokkan pemerintah Belanda. Akibatnya, ia menyusul Ki Hajar menikmatidinginnya dinding di antara 3 serangkai yang tidak dimasukkan penjara hanya DouwesDekker saja, ia mencoba meluapkan perasaan dan pemikirannya dengan caramenulis. Lagi-lagi tulisan ini dimuat di De Express tanggal 5 Agustus diberi judul Onze Helden Tjipto Mangoenkoesoemo en SoewardiSoerjaningrat yang artinya Pahlawan Kita Cipto Mangunkusumo dan pahlawan tulisan tersebut mau tidak mau langsung dijebloskan ke dalam penjarasemua. Tetapi pemerintah Belanda berpendapat, jika mereka dijadikan satu didalam tahanan, maka mereka akan tetap bersatu dan menyebarkan pengaruhnyameskipun dari dalam jeruji besi. Akhirnya mereka menjalani pengasingan yangmasing-masing dibedakan tempatnya. -Perhimpunan Indonesia Bermulai dari dibentuknya indische vereniging yang bergerak di sektorpendidikan kemudian berubah menjadi perhimpunan Indonesia PI Dan mulaibergerak pada sektor politik yang terinspirasi dari banyaknya negara negara diasia afrika yang berani merdeka . walaupun keberadaan PI tidak di Indonesianamun mereka turut serta dala perjuangan kemerdekaan dengan cara menulisartikel yang lalu menunjukan identitas mereka sebagai PI yang bertujuan -Indoensia menetukan nasib tanpa campur tangan pihak lain-Indonesia akan bersatu untuk mecapai kemardekaan dari penjajah belanda11 -Indonesia akan belajar mandiri untuk dapat mencapai persatuan yangdigunakan sebagai alat melawan kolonialisme belanda -Pendidikan nasional Indonesia Soekarno menyebut PNI sebagai “partai” namun berdasarkan keteranganSoenario, PNI pertama kali berdiri dengan nama “Perserikatan NasionalIndonesia” dan baru diubah menjadi partai pada kongres pertamanya setahunkemudian . Sukarno, salah satu pendiri PNI, melalui tulisannya “Nasionalisme,Islamisme dan Marxisme”, menganjurkan persatuan di kalangan kelompok politikdi Hindia Belanda. Sejak berdiri, PNI menyelenggarakan kongres dua pertama diselenggarakan di Surabaya pada 28-30 Mei 1928 dan kongreskedua di Jakarta, 18-20 Mei 1929. Dalam kongres pertama, Sukarnomengemukakan asas nasionalisme PNI ke hadapan ribuan pengikutnya, sekaliguspertemuan resmi pertama antara pemimpin partai dan konstituennya. Bahkan agenDinas Pengawasan Politik pemerintah pun turut menyusup ke dalamnya. Kongreskedua di Jakarta sedikit berbeda dari kongres pertama karena pada saat itulah laguIndonesia Raya dinyanyikan sekaligus menjadi lagu wajib resmi partai. Pesertasidang pun datang dari berbagai daerah di Indonesia, kecuali cabang Ulusiau,“karena ketuanya G. Dauhan dilarang datang ke kongres PNI oleh Residen diManado,” kata Iskaq. Materi pembicaraan di dalam kongres tak banyak jauhberbeda dari kongres pertama. Tetap kritis terhadap pemerintah kolonial. As the nation leader, Bung Karno and Pak Harto possessed different perspective, particularly on how to progress his nation. While Bung Karno was more outwardlooking, improving social and political environment first in order to improve the quality of life of every person; Pak Harto, on the other hand, was more inward-looking, starting from improving the quality of individual in order toachieve his life ends in order to realize people life in Dwi Tiyanto and Totok Sarsito,” Between Dr. Ir. H. Sukarno and the Great Army General Suharto”, Southeast Asian Journal of Social and Political Issues, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm BAB Kesimpulan Menurut John Locke hak asasi adalah hak yang diberikan langsung olehTuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusiamenurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya kata lain HAM adalah sesuatu hal yang harus dilindungi demikesejahteraan bersama . 13 Namun banyak sekali rintangan dalam penegakan dan pembelaan HAM diIndonesia , baik pada jaman sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan .masing masing memiliki problematika nya sendiri . Dimulai dari dibentuknyabudi utomo yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan tujuan menciptakangolongan golongan muda yang berkualitas , kemudian mulai bermunculanorganisasi organisasi baik dari dalam mauapun luar yang sifatnya membela HAMdi Indonesia . HAM pun mulai terjaga semakin berkembangnya waktu , dansetelah merdeka , HAM mulai terjaga dan mulai berkembang . undang undangyang mengatur HAM pun bermunculan demi kesejahteraan rakyat misalya pada UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturananti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam,tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat.UU Nomor 9 TAhun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakanpendapatUU Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajibanburuh di IndonesiaUU Nomor 8 Tahun 1999, berisikan tentang hak dan perlindungankonsumen.UU Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 1999, berisi tentang perburuhan. Dalamhal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimumpekerja, dan diskriminsai dalam pekerjaan.UU Nomor 26 Tahun 1999, berisikan tentang pencabutan hukum subsversiyang dianggap membatasi hak berpendapat.UU Nomor 39 Tahun 1999 , berisikan tentang HAM.UU Nomor 40 Tahun 1999, berisikan tentang pers, hak dan UU Nomor 26 TAhun 2006, berisikan tentang pengadilan terhadappelanggar Saran Saran penulis bagi pembaca adalah , pemerintah sudah membuat aturan demiwarganya , merekontruksi UU , membuat aturan baru sesuai perkembangan jaman, menciptakan lembaga lembaga pelindungan HAM , pengadilan HAM , demi kesejahteraan rakyatnya . yang kita harus lakukan adalah meneruskandan mengembangkan pemikiran tersebut demi orang-orang banyak di masadepannya namun dimulai dari diri sendiri yaitu dimulai dari menghargai hak-haksetiap manusia tanpa memandang ras , suku , agama , menghormati pandanganorang lain tidak mengikuti ego pribadi dan mulai melihat orang lain . atau dengankata lain melihat dari sudut terkecil baik pribadi maupun orang lain . karena jikaSDM di Indonsia berkualitas , maka Indonesia pun akan berkualitas .DAFTAR PUSTAKA-Efendi David dkk. 2018 ,Indonesia in the post-Soeharto era Identifying state ideological typology, Regional. journal of Southeast Asian Studies, 31 . 9 oktober 2017 . 13 undang undang yang mengatur tentanHAM di Iindonesia , undang-undang-yang-mengatur-tentang-ham -Ipospedia . 17 juli 2017 . sejarah-ham-di-indonesia/, sejarah HAM di Indonesia secara singkat dan jelas -Ismail , Mansur . desember 2013 publication/309960068_KONTRIBUSI_SAREKAT ISLAM DALAMMEMBENTUK_MASYARAKAT_MADANI MELALUI , fauzan . 2015 . IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN HAKASASI MANUSIA DI INDONESIA . Jurnal inovatif . volume VIII no 1 -Khristianto Banyumas people describe’ G30S/PKI in thenovel Ronggeng Dhukuh Paruk. journal of Applied Studies in Language,21, 2018 99-Kusniati , retno . SEJARAH PERLINDUNGAN HAK HAK ASASIMANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEPSI NEGARAHUKUM . -Minyukie . sejarah hak asasi manusia di Indonesia . -Mustopo , m habib , hermawan , suptijono , agus . 2013 . SejarahPeminatan Ilmu Ilmu Sosial 2 -Neta , yulia . 2013 . Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan HakAsasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia . monograf volume 1 . -Ria , evia . malang . dinamika pelaksaaan HAM pada jaman penjajahansampai sekarang. 33005572/ DinamikaPelaksanaan HAM Pada Masa Penjajahan Sampai -Ridlwan SANDARAN MORAL NEGARA HUKUMINDONESIA DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI. Pidato Ilmiah-Rudi , firmansyah . ade arif dkk , 2019 , Huku Tata Negara , Dwi dkk. 2012, Between Dr. Ir. H. Sukarno and the Great Army General Suharto. Southeast Asian Journal of Social and Political Issues, 12 -Winarno , 2018 , Paradigma Baru Pendidikan Pancasila , Solo-Yuniyati Adha Winahyu dkk. 2018, Boedi Oetomo the Multi Ethnic and Pioneering Organization to the Spirit of Nationalism. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 53 . 28 juli 2018 . com/pengertian-hak-asasi-manusia/ , pengertian HAM menurut para ahli & secara umum17 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

jurnal penegakan ham di indonesia